A LUTA CONTINUA!

Proclamação da RENETIL 20 de Junho de 1988
RESISTENCIA NACIONAL DOS ESTUDANTES DE TIMOR LESTE
Kria Sociedade nebe kritika, civika no soberana Formasaun Cidadania Hametin instituisaun estadu Kontrola no promove desenvolvimentu social

20 Junho 1988
Fundadores
Kongreso
Historia Congresso Estrutura Document
Hilmar Farid
“Renetil bagi saya bukan sekedar organisai, tapi dia adalah sebuah komitment, dia adalah sebuah senar" - HILMAR FARID (Gerakan Solidaritas untuk Timor).
Fernando La Sama
"prepara elementus profisionais ho konsiensia revolusionaria para rekonstrusaun nasional. Revolusionario ho sentidu katak anti korupsaun, anti nepotismo, anti buat ida dehan katak KKN, servi lolos povu tuir saida mak povu nia hakarak" (AMRT - Arquivo & Museu da Resistência Timorense)
Fernando Lasama Miguel Manetelu Jose Neves Samalarua Francisco JMB Belo
Mostrar mensagens com a etiqueta RENETIL. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta RENETIL. Mostrar todas as mensagens

terça-feira, 8 de março de 2011

INTERNATIONAL WOMEN'S DAY 2011

Keep your dreams BIG... and your aspirations HIGH..!!!

  • ) RENETIL hahi'i loron espesial ba feto sira hotu iha mundu. Ba biban ida ne'e RENETIL fo homenagem simbolika, liu-liu, ba Inan feton timor oan sira. Iha foto (hare iha leten, slideshow) leno feto sira nia prezensa no partisipasaun iha "fatin" hothotu, husi otas ki'ik, foin-sae no to'o ferik sira. Haksolok no parabens! La'o-ba, neneik maibe nafatin ba oin!
(R)

sexta-feira, 9 de outubro de 2009

Tragedi Kemanusiaan Joana Alves dan Perayaan Referendum 2009 Timor-Leste

Dalam kehidupan sehari-hari terjadi banyak tragedi kemanusiaan yang tidak sempat mencuat menjadi topik diskusi bangsa, namun baru-baru ini, media nasional di Timor-Leste menyajikan satu cerita kemanusiaan yang memilukan. Tragedi itu bernama Joana Alves, seorang anak perempuan yang berasal dari Pulau Atauro. Joana yang sudah sakit parah sewaktu diantar ke Rumah Sakit, kemudian meninggal dunia. Cerita kematiaan Joana sungguh menggugah hati. Ayah Joana yang terlalu miskin, tak mampu membeli obat untuk sakit yang diderita, masih juga terlalu miskin untuk membeli obat formalin demi mengawetkan atau paling tidak, menunda kerusakan jasadnya. Kemiskinan juga yang memaksa sang ayah bersama dengan jasad kecilnya harus melewati dinginnya malam di bibir pantai kota Dili demi menunggu transportasi laut untuk menyeberang kembali kerumahnya.

Cerita memilikan ini juga pernah terjadi di masa lalu. Pada suatu malam, seorang ayah terpaksa harus menggendong sendiri jasad anaknya pulang kerumah hanya karena ambulans menolak untuk membantu mengantar mereka pulang kerumah. Ayah anak ini, sama seperti ayah Joana terlalu miskin untuk mendapat perhatian dari orang lain.

Satu pertanyaan mendasar yang patut kita semua tanyakan: mengapa dalam Timor-Leste yang merdeka bisa terjadi kejadian seperti ini? Dari dua pengalaman beda jaman di atas, ternyata jawabnya adalah pada kepekaan kita sebagai sesama yang begitu rendahnya sehingga kita menganggap enteng kondisi orang lain yang kebetulan miskin. Andai saja nama keluarga (marga) Joana bukanlah “Alves dari Atauro”, mungkin nasibnya akan lain. Atau andai saja ayahnya mengendarai mobil mewah bermerek Toyota Pajero atau Toyota Prado, maka mungkin pelayanan kepada Joana akan lain, sehingga nasibnya mungkin tidak setragis ini. Sangat ironis jika kondisi kemiskinan yang diderita oleh mayoritas rakyat Timor-Leste malah menjadi cap pembeda untuk mendapatkan pelayanan yang dari suatu institusi Negara.

Penyakit ketidakpedulian pada penderitaan orang lain ini juga menjangkiti elit politik Timor-Leste. Contohnya, anggota Parlemen periode 2002-2007 sesaat sebelum usai masa baktinya, mereka secara khusus memproduksi satu undang-undang yang bertujuan untuk memberi fasilitas bagi mereka sendiri. Dalam undang-undang tersebut, setiap anggota Parlemen yang tidak lagi terpilih, tetap berhak untuk menerima gaji, perumahan, listrik, telefon, serta tunjangan lainnya, termasuk sekretaris pribadi dan perjalanan keluar negeri atas biaya dari rakyat. Dengan isi undang-undang seperti ini, maka sangat mudah ditebak bahwa anggota Parlemen yang baru dilantik periode 2007-2012 tidak akan mungkin membuat perubahan apapun karena mereka tahu persis undang-undang ini akan juga memberi keuntungan bagi mereka seandainya tidak lagi terpilih kembali! Malah, Parlamen 2007-2012 mulai membahas kenaikan gaji yang begitu sangat-amat tinggi dari US$1,200/bulan menjadi minimal US$3,000/bulan. Angka yang fantastic meningat mayoritas rakyat Timor-Leste yang masih hidup melarat hanya dengan US$ 0.80/hari!

Pejabat Negara pun tidak mau ketinggalan, mereka menjalani kehidupan serba wah seakan-akan sedang berada di dunia yang berbeda dari mayoritas rakyat. Ada pejabat yang memberikan proyek kepada suami/istri sendiri dan bahkan kepada dirinya sendiri dengan mengecoh sistem tender yang ada sehingga hampir tiba-tiba sudah bisa mengendarai mobil mewah ala artis Hollywood, sementara ada yang doyan membagi-bagi proyek dan posisi pegawai kepada perempuan yang mereka sukai, yang lain turun sendiri ke rakyat membawa uang tunai (cash) ditangan dengan menjungkir-balikkan sistem akuntabilitas moderen. Hampir setiap hari, mereka juga mondar-mandir dengan mobil bersirene mereka di jalanan kota Dili, dengan memaksa pengguna jalan lainnya minggir dan menjadikan jalanan padat itu bagaikan jalan tol pribadi untuk mereka, tidak peduli bahwa jalan raya merupakan fasilitas umum! Bahkan rambu lalu-lintas yang merupakan materialisasi dari hukum dan lambang wibawa negara, tidak lagi berlaku bagi mereka. Singkatnya, sebagai pejabat (meskipun pejabat di Negeri termiskin di dunia), mereka berlagak diatas hukum!

Semua ini terjadi di Timor-Leste yang masih sangat miskin. Timor-Leste yang lebih dari 50 % rakyat hidup dengan kurang dari 1 Dollar Amerika (sekitar 10 ribu Rupiah) perhari! Timor-Leste yang sekitar 50% rakyatnya masih menderita Malnutrisi!

Mayoritas pejabatpun jalan sendiri-sendiri, ibarat musik Jazz, mereka melakukan improvisasi sesuka hati. Dalam Jazz, improvisasi menghasilkan musik indah, namun dalam pemerintahan, improvisasi mengindikasikan permasalahan dan hanya akan menghasilkan masalah baru yang lebih rumit di masa depan. Rencana tahunan hanya tinggal rencana, karena terlaksananya suatu proyek/program sangat tergantung pada “mood” sang pejabat, karena itu banyak sekali program-program baru yang muncul jauh hari setelah anggaran di setujui oleh Parlemen. Program-program baru ini adalah program dadakan, yang sepertinya muncul tiba-tiba bagaikan ilham yang diturunkan kepada sang pejabat dari Sang Kuasa.

Pelaksanaan pemerintahan yang sejatinya seperti “dua sisi mata uang” yang mesti berjalan seimbang antara eksekusi anggaran dan rejim audit, dalam kenyataan pemerintahan berjalan seperti “mata uang bersisi tunggal”, karena eksekusi anggaran berjalan hampir-hampir tanpa fungsi kontrol, apalagi akuntabilitas! Perencanaan pembangunan juga menjadi amburadul dan hanya satu arah yaitu dari atas mendikte pembangunan ke bawah. Benar-benar merupakan “ramuan ajaib” untuk menciptakan musibah dalam kehindupan berbangsa dan bernegara dimasa yang akan datang.

Semua ini terjadi karena di tingkat elit politik, telah ada semacam saling pengertian diantara mereka. Parlemen sendiri sudah dinetralisir dan tidak akan banyak bertanya lagi karena mereka sendiri sudah terlalu banyak menuntut: gaji setinggi langit, mobil dinas mewah, laptop mewah, ditambah lagi jaminan gaji meskipun tidak lagi terpilih kembali! Meskipun kenyataannya bahwa di Timor-Leste masih terdapat ratusan ribu “Joana Alves” yang lain, hal ini tidak akan mencegah mereka untuk menikmati sepuasnya kesempatan berkuasa di negeri miskin ini. Mereka hanya perlu sibuk ber-handphone ria (atau tidur) selama sidang pleno berlangsung, ongkang-ongkang kaki, angkat tangan voting mengikuti yang duduk didepan, terima gaji dan jjs (jalan-jalan santai) dengan Toyota Pajero berkaca-jendela gelap! Hanya segelintir orang yang benar-benar peduli kepada nasib bangsa dan nasib rakyat kecil yang masih akan tetap menjalankan fungsi sejati Parlemen sebagai lejislator, bukannya sebagai jurubicara dan tukang stempel Pemerintah. Sungguh Ironis, semua ini terjadi disaat rakyat Timor-Leste sedang merayakan 10 tahun Refendum.

Panitia perayaan Referendum lebih banyak hanya mengulang, tanpa perubahan apapun, semua kegiatan perayaan Tujuh-belasan di zaman Timor-Leste masih bernama Timor Timur. Kita juga ada “Gerak-Jalan”, ada PASKIBRA, dan juga Pameran. Semua dijiplak mentah-mentah. Ditambah lagi dengan mendatangkan artis luarnegeri yang mahal, perayaan 10 tahun Referendum bukan lagi mengenai sejauh mana bangsa Timor-Leste telah berhasil membebaskan rakyatnya dari Kemiskinan, dari Kebodohan dan dari Penyakit, melainkan hanya menjadi pesta-pora untuk hura-hura!

Karena itu tidak heran jika pada 20 Mei 2009 lalu ketika pada saat perayaan Hari Restorasi Kemerdekaan meski PASKIBRA menjatuhkan Bendera Nasional ketanah, malam harinya, Panitia malah mengadakan pesta untuk mereka: minum-minum dan berdansa dengan uang rakyat! Pesta ini juga dihadiri oleh Presiden Parlemen.

Negeri ini sepertinya kebingungan untuk bertindak: Tidak tahu apakah harus menghukum atau malah memberi penghargaan kepada orang yang melakukan kesalahan. Timor-Leste seperti ini bukanlah Timor-Leste yang kita angankan 10 tahun silam. Tidak ada alasan bahwa Timor-Leste masih muda sehingga kesalahan dapat ditolerir, karena “waktu” seharusnya digunakan sebaik-baiknya untuk persiapan, bukannya sebagai alasan untuk menjustifikasi ketidakmampuan.

Jalan memang masih panjang untuk mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan.

From: Abel Pires da Silva
Add sender to Contacts To: renetil@yahoogroups.com

segunda-feira, 5 de outubro de 2009

RENETIL: resistir por la e por ca (ARQUIVO)

O último sentimento com que nos confrontamos é a inibição. Virando à direita, bate-se à porta ao fundo do corredor. Somos logo convidados a entrar, e a cumprimentar cada timorense que ali se encontra ou que por lá passa. Toma lugar uma conversa amena entre bandeiras timorenses, retratos de Xanana e Konis Santana, como se de retratos de família se tratasse, e cartazes conhecidos com palavras de ordem a favor da causa Maubere. Em cima da mesa o jornal indonésio “Kompas”, entre muita outra documentação, que ali não se brinca em serviço.

Carlos da Silva Lopes, estudante de Sociologia e Planeamento (na casa dos trinta) é o responsável principal da delegação geral autónoma da Renetil no exterior.

O Exclusivo falou com ele sobre Timor, porque falar mais uma vez sobre Timor nunca é falar demais desta pedra no sapato da comunidade internacional e dos direitos humanos.


Exclusivo — Falando da educação ou da falta dela, qual a importância da educação na causa timorense?

CARLOS SILVA LOPES (C.S.L) — A educação no geral é vital, é o que nos distingue dos animais. Acreditamos que os timorenses que lutam pela independência têm de ser formados para conduzir Timor. Apesar de tudo, a Indonésia fez mais pela educação dos timorenses do que os portugueses. Em 450 anos os portugueses formaram apenas duas pessoas a nível superior. Em 20 anos a Indonésia formou centenas de alunos. Mas sabemos que são tudo manobras para ganhar a simpatia da comunidade internacional. São praticamente todos formados na Indonésia, mesmo porque em Timor só existe a universidade de Díli.

Exclusivo — Como é que funciona a inserção dos estudantes timorenses em Portugal?

C.S.L. — A inserção não é nada fácil. Os jovens timorenses enfrentam muitos obstáculos. Alguns nem sequer conseguem continuar os estudos. As dificuldades financeiras são muitas, já para não falar na língua que quase nenhum de nós domina. Em Timor a prática da língua portuguesa é proibida e só os estudantes que frequentaram a escola antes da invasão em 1975 falam português.

Outro dos obstáculos é a adaptação a um novo sistema de ensino. Por muito que o governo português queira ajudar, as escolas também têm a sua autonomia que tem de ser respeitada. Quanto aos colegas portugueses, a cultura europeia separa-nos irremediavelmente. Muitos colegas defensores da causa timorense tentam ajudar, mas a competição e o individualismo europeu separam-nos.

Exclusivo — Em Timor como mantêm o contacto com a cultura portuguesa e com a nossa realidade em geral?

C.S.L. — Antigamente a igreja de Díli tinha o Externato S. José, onde era ensinada a língua portuguesa. Mas a Indonésia denominou-o como centro da resistência e fechou-o em 1990. A partir daí só mantemos o contacto com a actualidade portuguesa pela RDP Internacional, que recebemos, e para os poucos que têm receptor de satélite, a RTP Internacional.

Exclusivo — Qual o papel da Renetil?

C.S.L. — A Renetil está sedeada na própria Indonésia, com delegações regionais em todas as cidades indonésias. Tem ainda uma delegação geral em Timor. Tem ainda delegações na Austrália e em Portugal. Pretendemos sensibilizar a comunidade internacional e intermediar o diálogo entre a frente diplomática, a frente clandestina e a frente armada. Publicamos boletins em português (desde 1988), em indonésio, para a comunidade indonésia, e outros ainda em dialectos timorenses para preservar a nossa cultura e sensibilizar o nosso povo, principalmente aquele que é pela integração.

Já organizámos manifestações em Madrid e em Abril passado na Alemanha, juntamente com organizações de solidariedade alemã, durante a visita oficial de Mário Soares. Também já organizámos actividades noutros países como Holanda e Japão.

Exclusivo — O que esperam do novo governo português?

C.S.L. — O primeiro-ministro António Guterres já deu um passo muito positivo, conseguindo reunir nas conferências da Comunidade Europeia, em Madrid, vários líderes europeus em torno do problema de Timor. É bom saber que Timor também entra na agenda da comunidade europeia.

Também o ministro dos negócios estrangeiros Jaime Gama fez um trabalho importante ao impedir a Indonésia de participar nas forças militares da NATO para a Bósnia. Só em dois meses este governo fez tanto ou mais do que o outro governo em todo o seu mandato.

Esperamos que concretizem agora mais as suas medidas e pressionem o governo indonésio a entrar em diálogo com a resistência pois é importante para a nossa legitimidade a participação nas conversações.

Exclusivo — O que esperam das Nações Unidas?

C.S.L. — Todos sabemos do poder que a Indonésia tem nas Nações Unidas. Como organização para o entendimento entre as nações, as N.U. deviam pôr fim a lobbies e diálogos sem fim e ir ao cerne da questão, promovendo um referendo em Timor. Timor não é a 27.ª província indonésia. Enquanto não se decidir sobre o destino do povo maubere, todos os dias os indonésios matam, perseguem e violam timorenses.

Exclusivo — Xanana Gusmão continua líder dos timorenses ou é apenas um símbolo para o exterior?

C.S.L. — Xanana une todas as tendências políticas e ideológicas. Mas símbolos só as bandeiras o são. Mesmo preso, Xanana continua como comandante das FALINTIL, e responsável principal do Conselho Nacional da Resistência Maubere (CNRM), órgão supra-partidário da Resistência. Comanda também a resistência diplomática, clandestina e armada, se bem que o conselho executivo da frente armada tem agora um outro homem a liderar que é o comandante Konis Santana.
Exclusivo — Como encaram os Timorenses associações como a associação de Amizade Portugal-Indonésia de Manuel Macedo?

C.S.L. — Manuel Macedo está a vender a sua dignidade e a do povo português, que defende a causa maubere. Vai contra as medidas do governo e contra os princípios da O.N.U. Não tem dignidade humana. Só vê os interesses económicos.

Exclusivo – Guardam esperanças para a actuação de Freitas do Amaral enquanto presidente da assembleia das N.U.?

C.S.L. — Pensamos que a posição de Freitas do Amaral será uma posição neutral e as suas resoluções seguirão as directivas da O.N.U. Mas acreditamos que ele não se esquecerá que também é cidadão português, embora sozinho nada possa fazer. De louvar foi o discurso agressivo de Mário Soares no 50.º aniversário da O.N.U.

Exclusivo — Como receberam a informação de que numa publicação do Ministério da Defesa a Resistência Timorense era considerada como “terrorismo separatista”?

C.S.L. — Foi um grande lapso cometido pelo ex-Ministro da Defesa. Nunca poderíamos ser separatistas uma vez que Timor nunca foi da Indonésia e muito menos terroristas visto que defendemos o Direito Internacional e a nossa luta é reconhecida pela Comunidade Internacional.

Exclusivo – Que mensagem deixaria para o novo presidente português?

C.S.L. – Esperamos que o Senhor Presidente da República faça o mesmo, se não melhor, que o seu antecessor Mário Soares que conseguiu lançar Timor na discussão internacional, se bem que acreditamos que é sempre possível fazer mais.

Entrevista realizada por:
Ana Boto Machado e Paulo Eduardo Parreira
Fonte: A WORLD VISION (http://inlisboa.com/GIAI/dtl_renetil.html)